Paradoks Metrik dalam Kebijakan Pangan
Dalam panggung kebijakan publik, angka-angka berskala besar
selalu memikat untuk dipamerkan sebagai lambang keberhasilan. Angka kerap
menjadi benteng pembuktian bahwa negara tidak tinggal diam: jutaan ton beras
disiagakan di gudang, triliunan rupiah digelontorkan dari kas negara, dan ratusan
ribu ton disalurkan melintasi kepulauan. Pada tahun 2026, orkestrasi pangan
nasional kembali memunculkan statistik yang mengesankan. Proyeksi intervensi
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperkirakan menembus 4,5 juta ton sebuah rekor
volume intervensi yang memperlihatkan otot logistik negara yang solid di bawah
kendali Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Namun, pangan pada hakikatnya bukanlah sekadar deretan angka
pembukuan gudang atau grafik tonase pada lembar presentasi anggaran. Bagi seorang
ibu rumah tangga di pasar tradisional atau seorang pekerja harian di pinggiran
kota, ketahanan pangan tidak diukur dari berapa juta ton beras yang tersimpan
di bawah atap baja Bulog, melainkan dari berapa rupiah yang harus mereka
keluarkan dari saku demi sebakul nasi setiap pagi.
Di sinilah letak urgensi pergeseran paradigma yang
disuarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan: sudah saatnya kita
beranjak dari sekadar merayakan output logistik menuju evaluasi outcome yang presisi dan berkeadilan.
Otot Logistik yang Teruji di Tengah Gejolak Iklim
Harus diakui, keberadaan stok beras Bulog yang kokoh di
kisaran 4,6 juta ton merupakan bantalan pertahanan yang krusial. Realisasi
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai 799.593 ton (96,57
persen dari target awal 828 ribu ton), ditambah kucuran bantuan pangan bertahap
sekitar 1,28 juta ton pada dua semester, menjadi bukti bahwa mesin distribusi
pangan bekerja dengan ritme tinggi.
Keberhasilan menahan laju inflasi beras tahunan hingga melandai
ke angka 2,77 persen pada Agustus dengan harga medium nasional melandai di
kisaran Rp13.669 per kilogram dan premium Rp16.166 per kilogram menunjukkan
bahwa intervensi pasar bukan tanpa hasil. Ketika bayang-bayang kemarau panjang
mengancam siklus tanam, ketersediaan cadangan ini memberikan kepastian
psikologis yang mencegah kepanikan pasar (panic
buying) dan spekulasi harga di tingkat tengkulak.
Kesiapan pemerintah menambah alokasi SPHP sebesar 1 juta ton
berikutnya kian menegaskan komitmen untuk menjaga kesinambungan pasokan. Negara
terbukti memiliki kapasitas fiskal dan gudang untuk bertindak sebagai penyerap
guncangan (shock absorber). Kendati
demikian, modal logistik yang besar ini menyimpan pertanyaan lanjutan yang
menuntut akuntabilitas: seberapa efisien setiap butir beras tersebut meredam
lonjakan harga di tingkat konsumen?
Jebakan Volume: Menagih Korelasi Tonase dan Penurunan Harga
Kelemahan laten dalam evaluasi program stabilisasi harga
selama bertahun-tahun adalah keterlenaan pada target penyaluran semata.
Keberhasilan instansi sering kali diukur sebatas "berapa persen target
tonase yang terserap". Pola pikir logistik ini berisiko menutup mata
terhadap efektivitas kebijakan di lapangan.
Jika 100 ribu ton beras digelontorkan ke pasar di suatu provinsi,
berapa rupiah penurunan harga riil yang dinikmati konsumen di daerah tersebut?
Apakah intervensi tersebut berhasil memangkas margin spekulatif di rantai
pasok, ataukah hanya terserap oleh jaringan distribusi tertentu tanpa memberi
dampak elastisitas harga yang berarti?
Desakan untuk menciptakan indikator penurunan harga per unit
intervensi (price-to-volume ratio) merupakan koreksi fundamental. Dengan
memetakan data penyaluran SPHP secara terintegrasi dengan pergerakan harga
komoditas harian di tingkat pasar daerah, pemerintah tidak lagi menembak dalam
gelap. Penyaluran pangan dapat dilakukan secara bedah mikro (surgical intervention): daerah dengan
disparitas harga ekstrem mendapatkan pasokan lebih masif, sementara daerah yang
relatif stabil dijaga kelancaran rantai pasok alaminya. Tanpa pendekatan
berbasis data presisi ini, intervensi jutaan ton beras berisiko menjadi pemadam
kebakaran yang boros air namun apinya tak kunjung padam seutuhnya.
Akuntabilitas Fiskal dan Etika Value for Money
Urgensi intervensi presisi ini semakin mutlak bila dilihat
dari kacamata keuangan negara. Menjaga harga beras bukan kebijakan cuma-cuma;
ia ditopang oleh subsidi harga yang luar biasa besar. Alokasi 828 ribu ton SPHP
saja menguras subsidi fiskal senilai Rp4,97 triliun, belum termasuk beban
Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang kini disiapkan demi membiayai tambahan 1
juta ton beras berikutnya.
Dalam prinsip value
for money, setiap rupiah dari pajak rakyat yang dikonversi menjadi subsidi
komoditas harus menghasilkan kesejahteraan yang terukur secara transparan.
Negara tidak boleh membiarkan terjadi kebocoran nilai di sepanjang rantai
distribusi, baik akibat biaya logistik yang tidak efisien, salah sasaran
penerima manfaat, maupun disparitas harga antardaerah yang terus menganga.
Lebih jauh, intervensi harga konsumen tidak boleh
mengorbankan produsen di hulu. Kebijakan stabilisasi yang bijaksana menuntut
keseimbangan ganda: beras harus terjangkau di warung dan pasar, tetapi harga
gabah di tingkat petani di sawah tidak boleh ditekan hingga merugikan keringat
mereka. Keseimbangan inilah ujian sejati bagi kedaulatan pangan sebuah bangsa.
Epilog: Mengembalikan Ukuran Kebijakan ke Meja Makan
Triliunan rupiah anggaran, jutaan ton cadangan pangan, dan
ribuan gudang logistik adalah instrumen teknis peradaban bernegara. Namun,
muara akhir dari seluruh kalkulasi makro ekonomi itu sesungguhnya sangat
sederhana dan bersahaja: sepiring nasi hangat di meja makan keluarga Indonesia.
Kekuatan cadangan beras pemerintah yang melimpah pada 2026
merupakan modalitas awal yang membanggakan. Namun, modal tersebut baru bernilai
luhur ketika kehadirannya benar-benar membebaskan rakyat dari kecemasan akan
harga makanan pokok mereka. Mengubah paradigma dari sekadar menghitung tonase
menjadi mengukur dampak nyata pada daya beli rakyat adalah langkah maju menuju
keadilan sosial yang substantif. Pada akhirnya, kedaulatan pangan tidak diuji
dari gema ruang gudang Bulog yang penuh, melainkan dari ketenangan hati rakyat
kecil saat melangkah pulang dari pasar.[]
0 Komentar