Fatamorgana Jabatan: Antara Godaan Kuasa dan Integritas Iman

 

DALAM panggung peradaban manusia, kekuasaan dan kedudukan selalu menjadi magnet yang memiliki daya pikat luar biasa. Sejak zaman kuno hingga era birokrasi modern, hierarki kedudukan—mulai dari posisi terendah hingga takhta tertinggi—hampir tidak pernah sepi dari perburuan. Ada yang mengejarnya dengan niat luhur menegakkan keadilan dan melayani kemanusiaan, namun jauh lebih banyak yang menjadikannya sasaran demi memuaskan dahaga eksistensial: rasa lapar akan sanjungan, dahaga status sosial, serta hasrat menumpuk materi.

Kekuasaan kerap kali dipandang sebagai jalan pintas meraih privilese. Di balik selembar surat keputusan pengangkatan, terbayang deretan fasilitas yang menggiurkan: tunjangan berlimpah, kendaraan dan rumah dinas, pengawalan protokoler, hingga peluang mengarahkan anggaran demi kepentingan pribadi dan kroni. Lingkaran kekuasaan menciptakan ilusi bahwa sang pemangku jabatan adalah figur istimewa yang senantiasa dihormati ke mana pun melangkah.

Namun, sejarah berulang kali memperlihatkan paradoks yang getir. Jabatan yang diburu dengan nafsu kerap kali menjadi lorong gelap yang mengantarkan pemiliknya menuju jurang kehancuran moral dan sosial.

Anatomi Pelangi dan Ilusi Kemewahan

Segala kemewahan yang melekat pada atribut kekuasaan sejatinya tidak lebih dari bentangan fatamorgana di padang pasir atau lengkung pelangi (buleuen raja timoh) di ufuk langit. Dari kejauhan, warnanya tampak begitu mempesona dan menjanjikan kebahagiaan paripurna. Namun begitu didekati dan hendak digenggam, ia menguap tak berwujud, meninggalkan kekosongan batin yang semakin menganga.

Tragisnya, demi mengejar ilusi visual tersebut, banyak orang rela menanggalkan akal sehat dan batas-batas moralitas. Praktik suap-menyuap, manipulasi politik, intrik kotor, hingga pengkhianatan terhadap kawan maupun keyakinan dianggap sebagai ongkos lumrah yang harus dibayar. Akibatnya sudah terlampau sering tersaji di hadapan publik: para pemburu jabatan yang berakhir di balik jeruji besi lembaga antirasuah, terhempas dalam aib sosial, kehilangan martabat di hadapan anak-cucu, bahkan meregang nyawa secara mendadak di tengah puncak kenikmatan semu.

Kebutaan ini berakar dari kecenderungan manusia yang lebih memuliakan pandangan mata ketimbang kejernihan data dan nurani. Manusia modern kerap memperbudak diri pada apa yang tampak gemerlap secara lahiriah (hawa nafsu), sembari mengabaikan sinyal peringatan iman yang bersemayam di dalam dada.

Tekanan Sosial dan Krisis Pengakuan

Kekacauan cara pandang ini kian diperparah oleh konstruksi sosial yang sakit. Lingkungan masyarakat, bahkan unit keluarga terdekat, kerap kali menggunakan standar materialistik dalam menakar keberhasilan seseorang.

Sosok yang teguh memegang integritas, memilih jalan sunyi yang bersih, serta menolak berkompromi dengan kecurangan sering kali dipandang sebelah mata. Sindiran bahwa "sekolah tinggi namun tak punya jabatan" menjadi racun sosial yang melukai nurani mereka yang istikamah. Ketika keluarga lebih mengagumi atribut seragam dinas ketimbang kebersihan moral, integritas pun perlahan terasingkan di rumahnya sendiri.

Di sinilah letak pertarungan abadi antara akidah dan pragmatisme kekuasaan. Situasi ini layaknya seseorang yang dihadapkan pada dua cawan: cawan berisi madu kejujuran di tangan rakyat jelata yang bersahaja, atau cawan berisi racun manis di tangan penguasa korup yang menawarkan konsesi proyek dan jejaring kekayaan.

Akal budi yang sehat tentu menuntun pada madu, meski setelah meminumnya tidak ada jaminan limpahan harta duniawi. Sebaliknya, nafsu yang serakah akan memilih racun bersalut emas, tergiur oleh keuntungan instan dan kenikmatan subyektif yang menghancurkan jiwa secara perlahan.

Gagal Kelola Amanah dan Jebakan Hubbud Dunya

Ketika kepemimpinan publik dipegang oleh figur-figur yang menempatkan jabatan di atas keyakinan etis, kerusakannya meluas ke tingkat peradaban. Pemimpin yang memenangi kontestasi melalui utang budi kepada para pemodal dan oligarki akan terbelenggu menjadi boneka kebijakan.

Hukum kemudian digunakan secara selektif: garang terhadap para pengkritik dan ulama yang lurus, namun tumpul terhadap para pendengung dan pembela kekuasaan. Negara yang kaya raya dengan sumber daya alam justru menempatkan rakyat aslinya sebagai penonton yang termarjinalkan, miskin di tanah tumpah darahnya sendiri, sementara kebijakan ekonomi didikte oleh kepentingan pemodal luar.

Kondisi ketidakberdayaan ini mengonfirmasi peringatan klasik yang telah disuarakan belasan abad silam: sindrom al-wahn, yakni penyakit akut berupa cinta dunia yang berlebihan (hubbud dunya) dan takut menghadapi kematian (karahiyatul maut). Ketika mayoritas manusia telah terjangkit penyakit mental ini, mereka kehilangan harga diri dan daya tawar, terombang-ambing layaknya buih di tengah lautan yang mudah diterjang ombak.

Mengembalikan Hakikat Kepemimpinan

Kekuasaan dalam perspektif etika profetik bukanlah mahkota untuk berbangga diri, melainkan beban amanah yang berat dan menakutkan. Posisi manajerial atau kepemimpinan politik hanya memiliki nilai kebaikan apabila ia mampu menjadi instrumen penyelamat martabat manusia, sarana membela kaum yang tertindas, serta wasilah untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran sosial.

Kehormatan seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh merek mobil dinas yang ditungganginya, luasnya ruang kantor yang ditempatinya, atau banyaknya pengawal yang membungkuk di depannya. Kehormatan sejati berakar dari keberanian moral untuk menolak racun kompromi, kejernihan nurani untuk tidak menjual keyakinan demi pangkat, serta ketenangan batin karena hidup di atas rezeki yang bersih.

Menjelang akhir hayat kelak, seluruh kemilau jabatan akan ditanggalkan tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban mutlak di hadapan Sang Pemilik Kerajaan yang sesungguhnya: apakah jabatan itu dulu digunakan sebagai jembatan kebaikan, ataukah menjadi tiket menuju kebinasaan abadi.