Budaya Siaga Bencana: Kunci Hidup di Cincin Api

TINGGAL di Indonesia berarti hidup berdampingan dengan ketidakpastian alam. Menempati bentangan Ring of Fire membuat tanah yang kita pijak menyimpan potensi pergolakan tektonik dan vulkanik kapan saja. Gempa bumi bisa mengguncang tanpa permisi, gunung berapi dapat erupsi di keheningan malam, dan pesisir selalu dibayangi ancaman tsunami. Ancaman ini bukanlah anomali, melainkan realitas geografis yang tak bisa ditawar.

Oleh karena itu, memperlakukan bencana alam sebagai kejadian luar biasa yang mengejutkan adalah sebuah kekeliruan fatal. Pertanyaan mendasarnya telah bergeser: bukan lagi kapan bencana itu datang, melainkan seberapa siap kita saat alam menunjukkan kekuatannya?

Di titik inilah, bencana bertransformasi dari sekadar fenomena alam menjadi persoalan perilaku manusia dan budaya. Kerusakan materi dan jatuhnya korban jiwa sering kali bukan semata karena besarnya magnitudo gempa, melainkan sangat bergantung pada apa yang kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah krisis terjadi.

Ilusi Keamanan di Balik Kecanggihan Teknologi

Saat ini, kita dihadapkan pada sebuah paradoks. Peta kawasan rawan bencana mudah diakses, sensor peringatan dini terpasang di banyak titik, dan pesan darurat bisa berdering di ponsel dalam hitungan detik. Namun, teknologi yang canggih acap kali menciptakan ilusi keamanan semu.

Coba tanyakan pada diri sendiri: ketika sirene tsunami berbunyi memecah kesunyian, apakah masyarakat refleks berlari ke titik kumpul? Ataukah mereka justru mengambil gawai untuk merekam dan menunggu informasi viral?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun menyadari bahwa secanggih apa pun instrumen deteksi yang dipasang, efektivitasnya berpulang pada respons publik. Peringatan dini yang dikirimkan teknologi hanya akan berguna jika dikonversi menjadi tindakan penyelamatan diri. Di sinilah gagasan Tsunami Ready Community menjadi relevan menjadikan warga sebagai subjek aktif dalam ekosistem keselamatan, bukan sekadar objek pasif penerima alarm.

Belajar "Refleks Sosial" dari Jepang dan Selandia Baru

Kita perlu menengok bagaimana negara rawan bencana lain mengelola risikonya. Di Jepang, mitigasi bukan sekadar hafalan teori di ruang kelas, melainkan telah menjadi "refleks sosial". Anak-anak diajarkan evakuasi sejak taman kanak-kanak. Mereka tidak hanya dilatih menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menolong kelompok rentan di sekitarnya.

Kasus gempa Noto pada awal 2024 membuktikan efektivitas sistem ini. Warga dan pelajar yang telah terbiasa berlatih evakuasi bersama, mampu bergerak cepat ke dataran tinggi tanpa kepanikan yang berlebihan. Keselamatan berubah menjadi memori otot (muscle memory).

Hal serupa diterapkan di Selandia Baru melalui kampanye ShakeOut. Latihan nasional Drop, Cover, and Hold dilakukan secara massal dan serentak, melibatkan ratusan ribu warga dari sekolah hingga perkantoran. Mereka menyadari satu hal krusial: ingatan manusia sangat mudah pudar jika bencana lama tidak singgah. Latihan evakuasi karenanya harus menjadi kebiasaan rutin, layaknya rutinitas periksa kesehatan tahunan.

Tantangan Ekosistem Kesiapsiagaan di Indonesia

Lantas, bagaimana dengan kita? Sejatinya, Indonesia tidak kekurangan konsep. Kita memiliki program Desa Tangguh Bencana hingga Sekolah Lapang Gempa. Sayangnya, banyak dari inisiatif ini sering kali berhenti sebagai seremoni administratif.

Jalur evakuasi yang dibuat sekadar menjadi hiasan marka jalan tanpa pernah diuji coba oleh warga. Sirene dibiarkan berkarat, atau lebih parahnya, peralatannya dicuri. Ketika alat vital keselamatan dirusak, akar masalahnya bukan sekadar tindak kriminal, melainkan gagalnya masyarakat memahami bahwa alat tersebut adalah penjaga nyawa mereka sendiri.

Meski demikian, menimpakan seluruh beban kesiapsiagaan ke pundak masyarakat adalah sebuah ketidakadilan. Budaya siaga bencana tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi abainya tanggung jawab negara.

Sangat tidak masuk akal menuntut masyarakat tertib berlindung jika pemerintah tidak menegakkan standar regulasi bangunan tahan gempa. Tidak adil meminta warga tenang jika informasi resmi yang keluar simpang siur, atau jalur evakuasi justru terhalang pembangunan sembarangan. Negara tetap memegang kewajiban absolut dalam penyediaan infrastruktur aman, pemeliharaan sistem peringatan, dan penataan ruang berbasis mitigasi.

Menggeser Paradigma Gotong Royong

Satu modal sosial terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong. Solidaritas kita senantiasa memukau dunia setiap kali masa tanggap darurat pasca-bencana terjadi. Dapur umum berdiri dalam semalam, dan bantuan mengalir deras.

Namun, tantangan terbesar kita saat ini adalah memajukan timeline gotong royong tersebut. Kita harus menggesernya dari sekadar "aksi reaktif setelah rumah rubuh" menjadi "aksi proaktif mencegah rumah rubuh". Gotong royong harus diwujudkan dalam bentuk kerja bakti memetakan jalur evakuasi desa, mengecek kelayakan posko darurat sebelum musim hujan, dan bersama-sama mengenali risiko di wilayah masing-masing.

Kita tidak memiliki kuasa untuk menghentikan pergeseran lempeng bumi atau membungkam kawah gunung berapi. Akan tetapi, kita memiliki kendali penuh untuk menekan jumlah korban dan kerugian.

Pada akhirnya, indikator keberhasilan mitigasi di negeri cincin api ini sangatlah sederhana. Bukan seberapa triliun anggaran yang dihabiskan untuk membeli alat deteksi canggih, melainkan: ketika sirene darurat melolong, apakah kita tahu persis ke mana harus melangkah? Jika jawabannya "ya", maka kita benar-benar telah memiliki budaya siaga bencana.[]