Di banyak sudut pesisir dan wilayah daratan Aceh, pemandangan sehari-hari tampak berjalan lumrah. Namun, di balik rutinitas itu, tersimpan anomali yang mencemaskan: jalur evakuasi yang aspalnya mulai terkelupas dan berlubang, hingga pengeras suara sirine peringatan dini tsunami yang bertahun-tahun membisu tanpa pemeliharaan rutin.
Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar yang diangkat dalam perbincangan publik mengenai refleksi tulisan Tabrani Yunis: benarkah masyarakat dan pemangku kebijakan tengah terlelap di atas potensi bahaya katastropik yang bisa berulang sewaktu-waktu?
Aceh sejatinya berada dalam cengkeraman dua lapis kerentanan alam yang berjalan beriringan: ancaman geologi dan ancaman hidrometeorologi. Di satu sisi, lempeng tektonik lepas pantai menyimpan energi megathrust yang belum terlepas seluruhnya, sementara di daratan, patahan aktif Sesar Semangko (The Great Sumatran Fault) mengintai sepanjang punggung perbukitan.
Di sisi lain, degradasi
ekologis dan alih fungsi lahan seperti danau resapan alami yang menjelma
menjadi kawasan hunian komersial telah memicu siklus banjir bandang yang kian
rutin, sebagaimana pernah melanda kawasan Aceh Tamiang dan sekitarnya.
Dua Matriks Bahaya yang Kerap Dipisahkan
Kelemahan paling jamak dalam narasi mitigasi adalah
kecenderungan membedakan bencana geologi dengan bencana hidrometeorologi secara
kaku. Bencana tektonik sering kali dipandang sebagai peristiwa takdir tak
terduga yang datang dalam hitungan abad atau dekade, sedangkan banjir dan
longsor dianggap problem musiman belaka.
Padahal, keduanya bermuara pada titik temu yang sama: tata ruang yang rapuh dan ketidakmampuan sistem merespons krisis secara terpadu.
Ketika wilayah tangkapan air dirusak demi pembangunan permukiman, daya lenting
lingkungan anjlok drastis. Akibatnya, sebelum gempa besar berikutnya melepaskan
energinya, masyarakat sudah lebih dulu dihantam limpasan air bah dan
sedimentasi lumpur yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi.
Mengurai Psikososial: Apakah Tenang Berarti Abai?
Melihat sikap masyarakat yang tampak santai di tengah
potensi risiko tinggi acap kali disimpulkan sebagai ketidakpedulian atau
ketidaktahuan. Namun, pendekatan multidisipliner mulai dari kacamata sosiologi
risiko, geologi kegempaan, hingga psikologi trauma komunitas—menunjukkan
lapisan realitas yang berbeda.
Bagi komunitas yang pernah melewati kehancuran total di masa lalu, ketenangan lahiriah sering kali bukan cerminan sikap masa bodoh, melainkan manifestasi dari mekanisme pertahanan diri (coping mechanism) menghadapi luka kolektif yang belum sepenuhnya tuntas.
Hidup dalam kewaspadaan ekstrem setiap hari tanpa kepastian sarana
mitigasi yang andal justru menimbulkan kelelahan mental (fatigue). Akibatnya,
ketidakberdayaan itu bertransformasi menjadi rasa pasrah yang semu.
Di sinilah peran negara dan literasi publik diuji: bagaimana
mentransformasi kepasrahan emosional menjadi kewaspadaan terstruktur tanpa
menimbulkan kepanikan irasional.
Bukan Proyek Sesaat, Melainkan 'Kerja Rawat'
Salah satu kritik terbesar terhadap tata kelola pengurangan risiko bencana adalah cara pandang yang menjadikannya sebatas proyek fisik temporer.
Pembangunan shelter vertikal, pengadaan alat sensor, maupun pembuatan plang evakuasi kerap dirayakan pada fase peresmian, tetapi minim anggaran perawatan jangka panjang.
Menjaga fungsi sirine tetap berbunyi, memastikan
jalan pelarian tetap layak dilalui kendaraan darurat, serta merawat disiplin
simulasi evakuasi mandiri seharusnya diposisikan sebagai "kerja
rawat" yang tidak pernah selesai.
Kesiapsiagaan bukanlah tameng yang baru dicari ketika awan gelap sudah menurunkan hujan badai atau saat bumi mulai berguncang hebat.
Keberlanjutan Aceh ke depan ditentukan oleh kemampuannya menata ulang hubungan
antara manusia, ruang hidup, dan ancaman alamiah yang menyertainya mengubah
narasi dari sekadar bertahan hidup menjadi peradaban yang sadar risiko secara
paripurna.[]
